Kanwil DJPb Gorontalo Lakukan MoU Dengan Media Cetak Dan Elektronik Untuk Kawal APBN, Membangun Negeri

INDONESIASATU.CO.ID:

GORONTALO - Senin (6/8), Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) “Kerja Sama Publikasi Informasi Pengelolaan Keuangan Negara”. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mohuyula ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka publikasi informasi pengelolaan Keuangan Negara di wilayah Provinsi Gorontalo. Penandatanganan MoU ini melibatkan segenap media cetak dan elektronik di Gorontalo, meliputi LPP-TVRI, LPP-RRI, Mimoza TV, dan Gorontalo Post. Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Bagian Kehumasan dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Gorontalo.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik dimaksud meliputi informasi kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penandatanganan MoU ini dapat menjadi langkah awal untuk mempererat sinergi dan komitmen bersama dalam rangka memenuhi Keterbukaan Informasi Publik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah di wilayah Gorontalo. Peran Kehumasan Lembaga Pemerintah dan Media Massa menjadi sangat penting dewasa ini, dalam menyediakan informasi dan memberikan edukasi bagi masyarakat. Peran ini secara tidak langsung juga sebagai ikhtiar dalam mengawal pembangunan regional di wilayah Gorontalo.

Agenda utama yaitu penandatanganan MoU “Kerja Sama Publikasi Informasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah” secara simbolis dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Kepala LPP-TVRI Stasiun Gorontalo, Kepala LPP-RRI Stasiun Gorontalo, Direktur Utama Mimoza TV, dan Direktur Utama Gorontalo Post. Jalinan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkuat peran kehumasan dalam mengawal APBN membangun Negeri, khususnya di wilayah Gorontalo. Lebih jauh lagi, sinergi ini dapat mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

Sebagai agenda lanjutan dari penandatanganan MoU, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Kerja Sama Publikasi Informasi Pengelolaan Keuangan Negara”. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa bertujuan untuk merumuskan kerja sama publikasi informasi pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Kegiatan ini diikuti Kepala LPP-TVRI Stasiun Gorontalo, Kepala LPP-RRI Stasiun Gorontalo, Direktur Utama Mimoza TV, Direktur Utama Gorontalo Post, dan Kepala Bagian Kehumasan dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Gorontalo, serta pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra dan Kepala Bagian Umum, Iwan Handoko. Dalam paparannya, Ismed saputra, menyampaikan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Gorontalo terutama dalam mengawal APBN di Provinsi Gorontalo. Tugas tersebut meliputi koordinasi, pembinaan, pengelolaan APBN termasuk Dana Desa dan DAK Fisik, akuntansi dan pelaporan, dan penyampaian informasi. Dalam menjalankan tugas
tersebut Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memiliki sumber data yang valid dan reliabel yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam publikasi pengelolaan keuangan negara. Peran publikasi juga perlu ditingkatkan guna mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan negara.

Dalam kesempatan berikutnya, Kepala Bagian Umum, Iwan Handoko, memaparkan pokok-pokok kerja sama yang tertuang dalam MoU. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyampaian data dan informasi pengelolaan keuangan negara di wilayah Provinsi Gorontalo, serta memberikan edukasi kepada para stakeholder dan masyarakat tentang pengelolaan keuangan negara. Sementara bentuk kerja sama berupa pemberitaan data dan informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui media dan peliputan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJPb dan KPPN.

Diskusi dua arah berlangsung dengan masukan dan pertanyaan dari peserta, khususnya terkait dengan program publikasi dan edukasi yang akan dilaksanakan ke depan. Langkah ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan Ketebukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.

  • Whatsapp

Berita Terkait

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita