Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan: Gaji Pejabat di Lembaga Negara ataupun Direktur BUMN, Tidak Selayaknya Lebih Tinggi Dibanding Gaji Presiden

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwasanya gaji pejabat di lembaga negara ataupun Direktur BUMN, tidak selayaknya lebih tinggi dibanding gaji presiden. Hal ini terkait maraknya pemberitaan tentang besaran gaji pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
 
“Kecuali direksi swasta silakan, atau perusahaan swasta, silahkan. Tapi kalau lembaga negara, plat merah yang gajinya lebih tinggi dari presiden, namanya ngaco,” jelas Taufik saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).
 
Taufik berharap, dalam waktu dekat akan ada klarifikasi dari pemerintah terhadap berita yang beredar. Karena pejabat BPIP memiliki tugas untuk membina dan memastikan penerapan nilai Pancasila hingga ke akar rumput, namun kemudian mereka juga disorot dengan fasilitas dan gaya hidup yang mewah. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh bangsa, diantaranya Megawati, Mahfud MD, Try Sutrisno, Syafi'i Ma'arif dan lainnya.
 
“Saya yakin beliau-beliau merupakan tokoh bangsa yang tidak diragukan lagi integritasnya. Kita harus cari siapa dalang dari semua ini. Bila dikonfrontir, tokoh-tokoh tersebut juga tidak akan tahu,” nilai politisi PAN itu.
 
Taufik juga berpendapat bila posisi tokoh-tokoh di BPIP tersebut jangan dijadikan sebagai pejabat publik. “Bila dilihat dari ketokohan, tidak layak bila mereka dijadikan sebagai pejabat publik, ada baiknya mereka dijadikan volunteer saja,” saran Taufik.
 
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini juga meminta agar Kementerian Keuangan segera memberlakukan standarisasi gaji terhadap pejabat lembaga, non lembaga ataupun direksi BUMN.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 23 Mei lalu menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
 
Dikutip dari Perpres itu, diketahui Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp112,548 juta per bulan. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp100,811 juta per bulan. (es/sf)

Sumber: dpr.go.id

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita